Kamis, 14 Juni 2012

Laporan PKL KUA Umbulharjo Kota Yogyakarta


LAPORAN AKHIR
PRAKTIK KULIAH LAPANGAN (PKL) 2010/2011

DI :
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) UMBULHARJO


DISUSUN OLEH :
AZIM IZZUL ISLAMI
NIM 08350013


PEMBIMBING
1.        DRS. H. ABU BAKAR ABBAK, MM
2.        DRS. H. SUPARNO
3.        SUGIYANTO, S.H.I.


JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011




BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) merupakan upaya proses pembelajaran dengan secara langsung terjun dan mengamati di lapangan untuk mengetahui realita yang terjadi di dalam masyarakat setelah kita dibekali dengan segudang teori tentang realita di dalam masyarakat. Kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari’ah dan Hukum merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester VI (enam) dengan bobot 2 SKS.
Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) mempunyai ruang lingkup kajian masalah, diantaranya seputar pernikahan, waris, dan perwakafan. Teori yang di pelajari di kampus tak selalu sejalan dengan dinamika yang ada di dalam masyarkat. Oleh karena itu, diadakannya Praktek Kuliah Lapangan (PKL) ini merupakan usaha menyempurnakan pengalaman yang diperlukan mahasiswa sehingga menjadi kompetensi bagi mahasiswa dalam meraih profesi di bidang tersebut.
Praktek Kuliah Lapangan pada tahun ini dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) -khususnya KUA Kecamatan Umbulharjo sebagai tempat PKL penyusun- karena di sanalah kompetensi dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS),  walaupun tidak menutup kemungkinan bisa di tempatkan di lembaga peradilan, advokasi,  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan yang lainya. Maka dari itu hasil dari kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) diharapkan mahasiswa dapat memperoleh keluasan wacana, aplikasi dan praktek dari teori yang pernah diterima di bangku perkuliahan. Agar nantinya dapat menjadi sarana latihan kerja bagi mahasiswa di masa yang akan datang.

B.       Rencana Kegiatan
Rencana kegiatan untuk menunjang mahasiswa dalam Praktik Kuliah Lapangan (PKL) di KUA Kecamatan Umbulharjo adalah dengan memberikan materi, analisa, diskusi, simulasi, evaluasi, dan penyusunan laporan setelah sebelumnya mahasiswa diberikan pembekalan dari pihak fakultas. Adapun langkah nyatanya antara lain:
1.    Mahasiswa mengikuti penyampaian materi seputar tugas dan wewenang KUA, prosedur pendaftaran pernikahan dan perwakafan dari pihak KUA.
2.    Mahasiswa melihat dan memperhatikan blangko (formulir) yang berkaitan dengan pernikahan dan perwakafan.
3.    Mahasiswa menyaksikan secara langsung prosesi akad nikah di KUA Kecamatan  Umbulharjo.
4.    Mahasiswa mendampingi petugas KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5.    Mahasiswa ikut berperan aktif dalam kegiatan perkantoran KUA Kecamatan Umbulharjo (praktik administrasi), yaitu dalam bentuk BP4, Penulisan register nikah, dan pendaftaran caten.
6.    Mahasiswa ikut berperan aktif dalam kegiatan simulasi nikah dengan menjadi pelaku utamanya.

C.      Tujuan dan Manfaat Kegiatan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) ini adalah:
1.    Mahasiswa dapat melaksanakan kuliah praktik di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan teori yang telah didapatkan dalam perkuliahan sebelumnya.
2.    Mahasiswa dapat mengetahui tentang tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA), prosedur pendaftaran pernikahan dan perwakafan serta melihat formulir-formulir yang berkaitan dengan pernikahan dan perwakafan. Selanjutnya mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat seputar pernikahan dan perwakafan.
Adapun manfaat yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan ini adalah:
a)    Secara ilmiah kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) ini dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada mahasiswa dari apa yang belum diperoleh di dalam teori perkuliahan sebelumnya.
b)    Secara praktis kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menerapkan teori perkuliahan di lapangan. Sehingga pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan tidak hanya terhenti pada tahap teoritis saja, tetapi juga secara praktis.
c)    Secara alamiah, mendorong mahasiswa untuk meraih cita-cita atau profesi di bidang pernikahan maupun perwakafan semisal penghulu, hakim, admistrator perwakafan dan lain sebagainya.

D.      Metode Kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) ini metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
Ø Penyampaian Materi
Ketua KUA Kecamatan Umbulharjo atau yang mewakili menyampaikan materi sesuai dengan tema materi Praktek Kuliah Lapangan (PKL) yang telah ditentukan oleh pihak panitia Praktek Kuliah Lapangan (PKL) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yaitu prosedur pendaftaran, blangko/formulir serta permasalahan yang berkaitan dengan munakahat dan wakaf.
Ø Tanya – Jawab
Setelah pemateri menyampaikan materi dan memberikan pemaparan, peserta Praktek Kuliah Lapangan (PKL) diberikan kesempatan untuk melakukan tanya-jawab kepada pemateri maupun staf pegawai KUA.
Ø Mendampingi Staf Pegawai KUA
Peserta Praktek Kuliah Lapangan (PKL) terbagi dalam beberapa kelompok yang rata-rata diisi oleh 5 mahasiswa peserta PKL, setiap kelompok diberi kesempatan untuk praktik administrasi yakni mendampingi Staf Pegawai KUA Kecamatan Umbulharjo dalam melayani masyarakat.
Ø System Aktif
Pada metode ini, peserta yang belum memahami permasalahan munakahat dan wakaf dapat menanyakan secara langsung kepada staf pegawai KUA kapan saja dengan inisiatif peserta. Peserta juga bisa meminta contoh-contoh surat untuk difoto copy dan dipelajari sendiri.
Ø Menyaksikan Prosesi Akad Nikah dan Ikrar Wakaf Secara Langsung
Mahasiswa mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung praktek prosesi akad nikah atau ikrar wakaf yang dilakukan di Musholla maupun di ruangan KUA Kecamatan Umbulharjo.
Ø Simulasi Akad Nikah
Setelah mahasiswa mendapatkan materi-materi tentang munakahat, maka dirasa perlu dilakukan simulasi prosesi pelaksanaan akad nikah dengan bimbingan dari pembimbing KUA Kecamatan Umbulharjo.
Ø Penyusunan Laporan Kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL)
Salah satu tugas akhir yang menjadi bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan Praktek Kuliah Lapangan (PKL), maka disusunlah laporan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) tentang seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama Praktek Kuliah Lapangan (PKL) berlangsung.

E.       Sistematika Laporan
Untuk lebih memperjelas pembahasan laporan, maka perlu adanya susunan secara sitematis, yakni terbagi menjadi empat bab, setiap babnya terdiri dari sub bab pembahasan, yaitu:
1)      Bab Pertama, pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur dan syarat dalam suatu laporan, yaitu terdiri dari latar belakang kegiatan, rencana kegiatan, tujuan dan manfaat kegiatan, metode kegiatan, dan sitematika laporan. Hal ini mengarahkan pembaca untuk memahami subtansi dari laporan ini.
2)      Bab Kedua, menjelaskan tentang gambaran umum lembaga tempat Praktek Kuliah Lapangan (PKL), yang meliputi letak geografis, struktur organisasi, tugas dan wewenang. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran secara umum lingkungan dankinerja dari lembaga yang menjadi tempat Praktek  Kuliah Lapangan (PKL) tersebut.
3)      Bab Ketiga, mengulas secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) yang meliputi bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, dan analisis pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam uraian pelaksanaan kegiatan ini, akan dicantumkan beberapa materi yang telah disampaikan dalam kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL).
4)      Bab Keempat, penutup berisi kesimpulan dari analisa terhadap pelaksanaan kegiatan dan dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun sebagai sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan kesuksesan pelaksanaan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) berikutnya.







BAB II
GAMBARAN UMUM  KUA UMUBULHARJO

A.    Letak Geografis
Unsur geografis tidak dapat terlepas dari suatu lembaga Negara, baik secara administrative, sejarah maupun wilayahnya. Secara geografis Pelaksanaan Praktik Kuliah Lapangan di KUA Umbulharjo terletak di kecamatam Umbulharjo.
          Gambaran umum tentang letak geografis KUA Umbulharjo adalah sebagai berikut:
1.                  Batas-batas Wilayah
a.       Utara    : Kecamatan Gondokusuman
b.      Selatan : Kecamatan Banguntapan
c.       Timur : Kecamatan Kotagede
d.      Barat  : Kecamatan Mergangsan dan Pakualaman

2.                  Pemerintahan
Luas keseluruhan wilayah kecamatan Umbulharjo adalah 811,48 Ha. Secara Administratif, berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor: 48/KPTS/1985 tanggal 22 Pebruari 1985, Wilayah Kecamatan Umbulharjo membawahi 7 kelurahan yaitu:
a.   Kelurahan Semaki
b.  Kelurahan  Muja Muju
c.   Kelurahan Tahunan
d.  Kelurahan Warungboto
e.   Kelurahan Pandeyan
f.   Kelurahan Sorosutan
g.  Kelurahan Giwangan

3.                  Data Demografi
         Secara demografis Kecamatan Umbulharjo mempunya situasi kependudukan sebagai berikut. Jumlah penduduk kecamatan Umbulharjo adalah: 75.014 jiwa, Dari jumlah total  penduduk tersebut dilihat dari jenis kelaminnya terinci sebagai berikut:
Jenis kelamin laki-laki
Jenis kelamin perempuan       
: 38.698 orang
: 36.316 orang

4.                  Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Ditinjau dari aspek kehidupan umat beragama Wilayah Kecamatan Umbulharjo mempunyai jumlah pemeluk agama sebagai berikut:
Islam  
:  64.095  orang
Katholik         
:    6.504  orang
Kristen           
:    4.118  orang
Hindu 
:       163  orang
Budha
:       134  orang

Kehidupan umat beragama di wilayah kecamatan Umbulharjo berjalan secara harmonis dan penuh kerukunan. Kerukunan umat beragama dimaksud meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Keharmonisan umat beragama terwujud merupakan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pimpinan lembaga-lembaga keagamaan, selain juga kesadaran umat beragama itu sendiri.

B.     Struktur Organisasi


C.      Tugas dan Wewenang
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.
KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur’an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.
Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:
1.      Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
2.      Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.
Agar tugas dan fungsi  tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Umbulharjo menetapkan program kerja sebagai berikut:
1.         Program Kepenghuluan
a.    Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
b.    Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
c.    Penyuluhan administrasi pernikahan
d.   Pembinaan P3N
e.    Penyelesaian duplikat NTCR
2.         Program Dokumentasi dan Statistik
a.     Penyelenggaraan rapat bulanan
b.    Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
c.     Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
d.    Penyelenggaran administrasi kepegawaian
3.         Program Bimbingan Perkawinan
a.     Penasehatan dan pengarahan pra nikah
b.    Pelayanan dan bimbingan pernikahan
c.     Pelaksanaan bimbingan pernikahan
4.         Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
a.     Pembinaan kemasjidan
b.    Pembinaan perwakafan
c.     Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
d.    Pembinaan ibadah social
5.         Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
a.     Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
b.    Pengkordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal



BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A.      Bentuk Kegiatan
Dalam rangka menambah  wawasan dan sekaligus mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) dipersiapkan menjadi calon sarjana yang diharapkan mampu menerapkan hukum keluarga Islam dan menguasai administrasi perkawinan serta perwakafan. Oleh karena itu, mahasiswa selain dibekali dengan teori-teori keilmuan selama duduk dibangku kuliah, juga diberikan kuliah praktek sebagai implementasinya. Adapun dalam pelaksanaannya mahasiswa dihadapkan pada serangkaian bentuk kegiatan, antara lain terjun langsung kelokasi Praktek Kuliah Lapangan (PKL) guna mengetahui dan memahami secara lebih detail mengenai urgensi kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi tugas dan wewengnya.
Dalam hal ini mahasiswa diberikan materi dan penjelasan secara langsung oleh pihak KUA berkaitan dengan materi pernikahan dan perwakafan. Dalam penyampaiannya dilakukan secara kolektif dan kelompok yakni di satu waktu penyampaian materi diberikan kepada peserta PKL secara keseluruhan dan di waktu lain hanya kepada kelompok yang bertugas. Adapun metode-metode kegiatan, yang digunakan diantaranya metode perkuliahan, tanya jawab, dan sharing. Disamping itu, mahasiswa mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan prosesi pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) dan simulasi akad nikah. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mengetahui melalui materi-materi semata, melainkan aplikasinya secara nyata. Diantara materi-materi yang diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di KUA Kecamatan Umbulharjo adalah sebagai berikut:
a)         Materi Pernikahan (Munakahat)
a.    Prosedur Pendaftaran Nikah
Bagi seseorang yang bermaksud hendak melangsungkan pernikahan, maka harus memperhatikan langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain:
1.    Calon mempelai pria
-       Datang ke RT/RW (sesuai dengan KTP) untuk mendapatkan surat keterangan atau pengantar untuk menikah.
-       Datang ke Kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir N-1, N-2, N-4 yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.
Adapun perincian dari formulir-formulir tersebut adalah:
Model N-1 : Surat keterangan untuk menikah
Model N-2 : Surat keterangan asal usul calon mempelai
Model N-4 : Surat keterangan orang tua calon mempelai.
-       Setelah dari Kelurahan dengan membawa surat keterangan seperti tersebut di atas, selanjutnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) setenpat untuk mendapatkan rekomendasi pemberitahuan kehendak nikah.
2.    Calon mempelai wanita
-       Dengan membawa berkas dari calon mempelai pria datang ke RT/RW setempat untuk mendapatkan surat keterangan atau pengantar untuk menikah.
-       Datang ke kelurahan setempat untuk mendapatkan formulir N-1, N-2, N-4 yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa.
-       Datang ke KUA setempat dengan membawa berkas kedua calon mempelai untuk mendaftarkan nikah.
Disamping hal-hal tersebut di atas, disertakan pula lampiran-lampiran sebagai berikut:
Ø  Untuk calon mempelai pria
·  Foto copy KTP dan C1 (Kartu Keluarga)
·  Foto copy Akta Kelahiran
·  Pas photo 2 x 3 (3 lembar)
Ø  Untuk calon mempelai wanita
· Foto copy surat nikah orang tua/wali nikah
· Foto copy Akta Kelahiran
· Foto copy KTP dan C1 (Kartu Keluarga) calon mempelai dan wali nikah
· Foto copy surat kematian ayah (bila sudah meninggal)
· Surat keterangan wali nikah (jika wali nikah tidak sealamat dengan calon mempelai wanita)
· Pas photo 2 x 3 (3 lembar)
Selain serangkaian prosedur yang telah tersebut di atas, ada juga prosedur-prosedur penting yang akan dijalani oleh kedua calon mempelai yaitu :
                                       i.     Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun harus mengisi surat keterangan model N-5 yaitu tentang izin orang tua mempelai.
                                     ii.     Bagi calon mempelai wanita disamping mengisi surat keterangan model N-1, N-2, dan N-4, ditambah pula dengan satu surat keterangan khusus dengan model N-3 yang merupakan surat persetujuan mempelai. Surat keterangan model N-3 ini juga disebut dengan MoU yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua calon mempelai di depan petugas KUA.
                                   iii.     Bagi calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun harus ada surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang menaungi wilayah tempat tinggal calon mempelai terkait. Jika belum mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama tersebut, maka KUA akan mengeluarkan surat keterangan model N-9 tentang penolakan pernikahan.
                                   iv.     Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena ditinggal mati suami/istri, maka harus ada surat keterangan model N-6 yang berisi surat keterangan kematian suami/istri dari kelurahan.
                                     v.     Bagi calon mempelai yang berstatus duda/janda karena perceraian, maka harus melampirkan akta cerai yang asli (tidak boleh foto copy) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang pada waktu itu memutus cerai.
                                   vi.     Setelah kedua calon mempelai mendapat formulir pokok (N-1, N-2, N-4), kemudian mengisi surat keterangan model N-7 tentang pemberitahuan kehendak nikah yang ditandatangani oleh calon mempelai dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
                                 vii.     Apabila semua syarat seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi, maka calon mempelai akan didaftarkan ke dalam buku pendaftaran nikah dan kemudian  dituangkan ke dalam berita acara tentang daftar pemeriksaan nikah (model N-B).
                               viii.     Jika semua prosedur nikah telah dilaksanakan, maka kedua calon mempelai akan mengikuti bimbingan/penyuluhan perkawinan yang diberikan oleh petugas BP4 (Badan Penasihatan Pelestarian Perkawinan) dan melakukan pemeriksaan kesehatan (imunisasi).
                                   ix.     Bagi calon mempelai yang ingin menikah diluar wilayahnya, maka :
Ø  Untuk pria, harus ada surat rekomendasi nikah dari KUA di tempat tinggalnya.
Ø  Untuk wanita, harus ada surat pengantar numpang nikah dari KUA di tempat tinggalnya.
                                     x.     Untuk pernikahan campuran  (berbeda kewarganegaraan), maka calon mempelai yang berkewarganegaraan asing harus mendapat izin dari kedutaan besar negaranya yang ada di Indonesia dengan melampirkan paspor/visa.
                                   xi.     Bagi calon mempelai yang berasal dari golongan angkatan bersenjata (anggota TNI/Polri), maka harus ada izin dari atasannya.
                                 xii.     Setelah daftar pemeriksaan nikah sudah valid (tidak ada yang direvisi), maka para pihak menandatanganinya.
                               xiii.     Setelah kedua calon mempelai melaksanakan akad nikah, maka akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri. Formulir model N ini dibuat rangkap dua, satu untuk KUA dan satu lagi untuk Pengadilan Agama.
b.    Pemeriksaan Calon Pengantin dan Wali
Dalam rangka proses menuju suatu pernikahan, terdapat satu hal penting yang harus dilaksanakan yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya, karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Kedua calon mempelai harus dipastikan tidak memiliki hubungan nasab atau radha’ah yang menyebabkan keduanya haram untuk melaksanakan pernikahan.
Untuk calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab membuat ikrar sumpah dan permohonan wali hakim diatas materai 6000. Sedangkan bagi calon mempelai wanita yang wali nikahnya berhalangan hadir membuat surat kuasa (taukil nikah) yang disahkan oleh kepala KUA dimana wali nkah bertempat tinggal. Apabila wali nasab meolak menikahkan maka mempelai wanita mengajukan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali hakim.
c.    Prosesi Pelaksanaan Akad Nikah (Ijab Kabul)
Setelah semua rukun dan prosedur-prosedur pernikahan sudah terpenuhi, maka prosesi akad nikah (ijab kabul) dapat dilaksanakan dengan menghadirkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saks dan, penghulu. Setelah semuanya siap, maka acara akad nikah dapat dimulai dengan membaca dua kalimat syahadat dan dilanjutkan dengan ijab kabul. Adapun sighat ijab kabul adalah :
Saya nikahkan anak saya...(nama mempelai wanita) dengan engkau ...(nama mempelai pria) dengan mas kawin…(sebutkan mas kawinnya) dibayar tunai”. (diucapkan oleh wali nikah dari mempelai wanita).
Kemudian mempelai pria menjawab dengan :
saya terima nikahnya…(nama mempelai wanita) binti... dengan mas kawin tersebut dibayar tunai”.
Kemudian dilanjutkan penghulu bertanya kepada saksi perihal sah dan tidaknya nikah tersebut. Jika sah, maka dilanjutkan do’a.
Setelah kedua calon mempelai melaksanakan akad nikah, maka akan dicatat dalam akta nikah (model N) dan masing-masing mempelai berhak atas kutipan akta nikah (model NA) dengan warna merah hati untuk suami dan hijau tua untuk istri. Formulir model N ini dibuat rangkap dua, satu untuk KUA dan satu lagi untuk Pengadilan Agama.
d.   Seputar Ta’lik Talak
Dalam buku nikah dimuat sighat ta’lik talak yang biasanya diucapkan oleh mempelai pria pada saat akad nikah dilaksanakan. Diantara tugas KUA terhadap sighat ta’lik talak ini tidak hanya sebatas mengawasi, namun juga memberikan kebebasan kepada kedua mempelai apakah dalam akad nikahnya akan mengucapkan sighat ta’lik talak ataukah tidak, karena pada dasarnya sighat ta’lik talak merupakan kesepakatan antara suami istri dan bukan sebagai suatu keharusan. Pihak PPN juga menawarkan kepada mempelai pria untuk menandatangani ta’lik talak atau tidak, karena ta’lik talak ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kaum wanita (istri) dari perlakuan ketidak sewenangan suami dan supaya mempunyai dasar hukum yang kuat.
Apabila dalam perjalanannya sighat ta’lik talak tersebut dilanggar oleh suami, maka istri diberi wewenang untuk menggugat cerai kepada Pengadilan Agama. Agar sighat ta’lik talak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka setelah mempelai pria mengucapkan sighat ta’lik talak tersebut Petugas Pencatat Nikah (PPN) segera meminta tanda tangan mempelai pria untuk dibubuhkan pada lembar sighat ta’lik talak. Apabila sighat ta’lik talak tidak ada tanda tangan dari mempelai pria, maka dianggap tidak sah dan karenanya dianggap tidak pernah diucapkan.
e.    Pencatatan Nikah yang dilakukan Setelah Terjadi Akad Nikah (Ijab Kabul)
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa termasuk salah satu tugas dan fungsi dari KUA adalah sebagai pencatat suatu pernikahan. Oleh karena itu jika terdapat suatu pernikahan yang belum dicatatkan, maka secara hukum UU No.1 Tahun 1974 tidak sah walaupun secara agama sudah sah. Pernikahan yang dilaksanakan di hadapan PPN dan dicatat di akta nikah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
f.     Berbagai Macam Formulir yang Berkaitan dengan Pernikahan
Seseorang yang hendak menikah, sebaiknya mengetahui dan mengenal berbagai macam model formulir kaitannya dengan pernikahan tersebut antara lain:
Model N-1           : Surat keterangan untuk nikah
Model N-2           : Surat keterangan asal-usul calon mempelai
Model N-3           : Surat persetujuan mempelai
Model N-4           : Surat keterangan tentang orang tua
Model N-5           : Surat izin orang tua
Model N-6           : Surat keterangan kematian suami/istri
Model N-7           : Pemberitahuan kehendak nikah
Model N-8           : Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan syarat
Model N-9           : Penolakan pernikahan
Model N-10         : Buku catatan kehendak nikah
Model N               : Akta nikah
Model NA            : Kutipan akta nikah
Model NB                        : Daftar pemeriksaan nikah
Model NC                        : Pengumuman kehendak nikah
Model ND            : Pemberitahuan nikah
Model NE                        : Pemberitahuan poligami
Untuk lebih jelasnya mengenai model-model formulir pernikahan tersebut, dapat dilihat dalam lampiran.
g.    Tugas KUA Berkaitan Dengan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama: Pencatatan Pernikahan yang Diisbatkan Oleh PA, Putusan Cerai yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum
Suatu pernikahan yang dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan yang tidak sah. Apabila para pihak hendak bermaksud melegalkan pernikahannya, maka dapat ditempuh dengan cara mengajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Tapi hal ini hanya untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum tahun 1974.
Disamping bertugas mencatat pernikahan yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama, KUA juga memiliki tugas penting lain atas putusan Pengadilan Agama tentang talak cerai bagi pasangan suami isteri yang pada waktu itu mencatatkan pernikahannya.
b)        Materi Perwakafan
Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masih sering dijumpai adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang sampai diperjualbelikan. Menyadari atas keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf misalnya pengelolaan wakaf yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
Dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan kepada semua pihak agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pernikahan saja melainkan juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan dalam mengelola harta wakaf agar dapat dirasakan manfaatnya secara luas bagi masyarakat. Undang-undang tersebut memiliki urgensi yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan pada pentingnya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial.
Sebelum dilaporkan secara lebih detail, kiranya perlu mengetahui tujuan dan fungsi dari wakaf. Adapun tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
Untuk lebih jelasnya mengenai materi perwakafan, berikut penyusun paparkan hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf antara lain:
a.    Proses Pendaftaran Wakaf
Perlu diketahui bahwa selama ini dari berbagai macam jenis harta benda wakaf yang ditangani oleh KUA kecamatan Umbulharjo adalah wakaf berbentuk tanah. Untuk jenis harta benda wakaf lainnya belum pernah. Apabila seseorang hendak mendaftarkan tanah yang akan diwakafkan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:
-     Tanah tersebut harus mempunyai sertifikat
-     Tidak ada paksaan dari pihak manapun
-     Tanah tersebut tidak dalam sengketa
Setelah ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah:
1.    Calon wakif (orang yang berwakaf) datang ke KUA dengan membawa foto copy KTP wakif, nadzir, dua orang saksi dan sertifikat tanah (akta tanah) asli dengan disertai lampiran:
-       Jika tanah tersebut berstatus hak milik, maka dilengkapi dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.
-       Jika tanah tersebut berstatus hak guna bangunan dan hak pakai, maka dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kotamadya, bahwa tanah tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikannya menjadi hak milik.
2.    Proses  dari pihak KUA adalah:
-       Meneliti kehendak calon wakif dari tanah yang diwakafkan
-       Meneliti para nadzir dengan menggunakan bentuk W.5 (bagi nadzir perorangan) atau W.5a (bagi nadzir badan hukum)
-       Meneliti para saksi
3.    Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, dan tegas kepada nadzir dan disebutkan peruntukkan barang wakaf tersebut dihadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk W.1
4.    PPAIW kemudian membuat akta ikrar wakaf (bentuk W.2) rangkap tiga beserta salinannya (bentuk W.2a) rangkap empat, dengan perincian:
-       Lembar pertama disimpan
-       Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat
-       Lembar ketiga dikirimkan kepada Pengadilan Agama
-       Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif
-       Salinan lembar kedua diserahkan kepada nadzir
-       Salinan lembar ketiga dikirimkan kepada Kandepag (Kantor Departemen Agama)
-       Salinan lembar keempat dikirimkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat
5.    Akta ikrar wakaf didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan pengantar model W-7 yang nantinya BPN akan menerbitkan SERTIFIKAT TANAH WAKAF bagi tanah tersebut. Untuk KUA cukup dengan menyimpan pengganti akta ikrar wakaf saja.
b.    Perubahan Status wakaf
Setelah wakif mewakafkan harta bendanya, maka harta benda wakaf tersebut bukan lagi menjadi miliknya. Oleh karena itu tidak boleh dihibahkan, diwariskan, dijual, disita, dijadikan jaminan, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu pihak KUA menanyakan kepada wakif perihal keinginannya untuk mewakafkan, karena setelah ikrar wakaf diucapkan, pengelolaan harta benda wakaf berpindah ke tangan nadzir dan wakif sudah tidak mempunyai hak apapun atas harta benda wakaf tersebut.
Harta benda wakaf ditasarrufkan disesuaikan dengan keinginan wakif. Misalnya ingin menukar tanah wakaf, maka terhadap tanah wakaf tersebut dapat dilakukan “tukar guling”, yaitu menukar tanah wakaf terdahulu dengan tanah yang lebih strategis, maksudnya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya dengan syarat benda yang ditukar harus sama nilainya atau lebih tinggi. Terhadap status wakaf ini, maka harus ada kesepakatan antara wakif dan nadzir serta telah mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Agama dengan rekomendasi BWI.
c.    Perspektif KUA terhadap Wakaf yang Belum Didaftarkan
Wakaf yang belum didaftarkan tidak diakui legalitasnya, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk itu KUA berkewajiban memberikan pengertian kepada masyarakat agar segera mendaftarkan wakafnya tersebut ke KUA setempat. Hal ini dilakukan disamping untuk menjamin hak benda yang diwakafkan supaya memiliki sertifikat wakaf yang resmi, juga untuk menghindari terjadinya sengketa wakaf antara wakif dengan ahli waris maupun dengan pihak pengelola wakaf.
d.   Mengenal Berbagai Macam Blangko/Formulir Wakaf
Seseorang yang hendak mewakafkan harta bendanya, sebaiknya mengetahui dan mengenal berbagai macam bentuk formulir kaitannya dengan perwakafan tersebut antara lain:
Bentuk W.1          : Ikrar wakaf
Bentuk W.2          : Akta ikrar wakaf
Bentuk W.2a        : Salinan akta ikrar wakaf
Bentuk W.3          : Akta pengganti akta ikrar wakaf
Bentuk W.3a        : Salinan akta pengganti akta ikrar wakaf
Bentuk W.4          : Daftar akta ikrar wakaf
Bentuk W.4a        : Daftar pengganti akta ikrar wakaf
Bentuk W.5          : Surat pengesahan nadzir
Bentuk W.5a        : Surat pengesahan nadzir berbadan hukum
Bentuk W.6          : Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf
Bentuk W.6a       : Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
Bentuk W.6b        : Laporan nadzir kepada KUA Kecamatan/PPAIW
Bentuk W.7          : Pendaftaran tanah wakaf
Bentuk W.8         : Buku pembukuan penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan formulir perwakafan tanah milik
Bentuk W.8a       : Laporan penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan formulir perwakafan tanah milik
Bentuk W.K        : Surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah milik
Bentuk W.D         : Surat pendaftaran tanah wakaf
Untuk lebih jelasnya mengenai bentuk-bentuk formulir perwakafan tersebut, dapat dilihat dalam lampiran.
e.    Menuju Era Wakaf Produktif
Tradisi wakaf yang selama ini berlangsung di Indonesia berakibat kurang berkembangnya pengelolaan wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak. Misalnya wakaf berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, madrasah, pesantren, rumah yatim piatu dan sebagainya. Namun karena terbatasnya kemampuan dan kurangnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Berdasarkan dari kenyataan tersebut, perwakafan mulai dibenahi dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan dibidang pengelolaan dan paham wakaf secara umum di antaranya:
Ø Sertifikasi tanah wakaf
Upaya ini dilakukan terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikasi. Adapun prosedur-prosedur yang berkaitan dengan sertifikasi antara lain:
                                                i.     Untuk tanah yang sudah terdaftar
-       Surat permohonan
-       Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh KUA atau akta pengganti ikrar wakaf
-       Sertifikat hak milik asli
-       Surat pengesahan nadzir
-       Surat kuasa (jika pemohonnya dikuasakan)
-       Identitas wakif (foto copy KTP)
-       Identitas nadzir (foto copy KTP)
                                              ii.     Untuk tanah yang belum terdaftar
-       Surat permohonan
-       Identitas diri pemohon atau kuasanya (foto copy KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku)
-       Surat kuasa (jika pemohonnya dikuasakan)
-       Bukti tertulis yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan
-       Foto copy SPPT PBB tahun berjalan
Di samping itu, perlu diperhatikan pula hal-hal penting lain yaitu:
1)   Biaya
-       Untuk tanah yang sudah terdaftar         : Rp. 25.000,-/bidang
-       Untuk tanah yang belum terdaftar         : Rp. 25.000,-/bidang (diluar biaya pengukuran dan pemetaan)
2)   Waktu
-       Untuk tanah yang sudah terdaftar : 20 hari kerja (normal, tidak ada masalah)
-       Untuk tanah yang belum terdaftar  : 120 hari kerja
Waktu dihitung sejak dilakukan pembayaran dan 1 (satu) hari kerja 8 jam.

B.       Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) di KUA Kecamatan Umbulharjo ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan,  di mulai pada tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011, Sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia. Adapun perincian waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi PKL adalah sebagai berikut :
No
HARI/TGL
WAKTU
METERI
TEMPAT
1.
     Senin
23 Mei 2011
08.00
Ta’aruf/serah terima peserta PKL dengan KUA
Mushola KUA Umbulharjo
2
    Selasa
24 Mei 2011
09.00
 Menyaksikan akad nikah
Mushola KUA Umbulharjo     
3
    Rabu
25 Mei 2011
09.10
Munakahat dan KHI
Mushola KUA Umbulharjo
4
    Kamis
26 Mei 2011
08.45
Prosedur nikah dan UU Perkawinan
Mushola KUA Umbulharjo    
5
    Jum’at
27 Mei 2011
09.00
Wakaf/administrasi wakaf
Mushola KUA Umbulharjo
6
   Senin
30 Mei 2011
09.20
Wali hakim dan Prosedur perkawinan campuran
Mushola KUA Umbulharjo   
7
   Selasa
1 Juni 2011
09.00
Simulasi Prosedur Nikah dan Menyaksikan akad nikah
KUA, Mushola Umbulharjo    
8
    Selasa
14 Juni 2011
09.00
Penasehatan terpadu terhadap caten dan manten baru
KUA Umbulharjo   
9
   
15 Juni 2011
10.00
Dialog Masalah dan Kasus Perkawinan
KUA umbulharjo  
10
    Kamis
16 Juni 2011
09.00
Wakaf/administrasi wakaf dan pelengkapan data
Mushola KUA Umbulharjo 
11
    Senin
20 Juni 2011
08.00
Simulasi akad nikah, Penutupan dan serah terima dari KUA kepada Fakultas
Mushola Umbulharjo    

C.    Analisis
Praktik Kuliah Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah yang penting dan wajib bagi mahasiswa, khususnya mahasiwa semester VI yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Program kegiatan ini sangat menunjang prestasi dan pengalaman mahasiswa dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam, juga sebagai wujud partisipasi mahasiswa secara langsung untuk mengenal dunia kerja yang nyata sesuai dengan kompetensi.
Kegiatan PKL yang selama ini dikenal oleh mahasiswa khususnya penyusun sendiri adalah praktik kerja lapangan dimana mahasiswa akan terjun langsung untuk mengamati dan membantu kinerja salah satu instansi Pemerintah yang sudah ditunjuk sebagai lokasi PKL. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan PKL ini sangat berperan penting selain sebagai media penambah materi juga sebagai implementasi pengayaan diri mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, tidak semua sesuai dengan yang diharapkan. Dengan waktu pelaksanaan yang sangat singkat memang dirasakan kurang maksimal mengingat KUA sebagai lembaga yang berperan penting dalam masyarakat, sudah barang tentu mempunyai segudang pekerjaan lain yang harus diselesaikan sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap kurang maksimalnya pelaksanaan PKL.
Melalui kegiatan PKL penyusun banyak menemui  kasus dalam perkawinan dan perwakafan yang penyusun ketahui dan bahkan sama sekali tidak mengetahui. Sebab memang teori memang tak selalu sama dengan dataran empirisnya. Dinamika-dinamika ini berupa banyak tidak penyusun ketahui. Semisal dalam perkawinan, banyak sekali terjadi calon manten yang tidak cukup umur mempalsukan keterangan umur supaya proses perkawinannya dapat dilaksanakan. Atau perwakafan yang semisal tanah wakafnya bukan berupa hak milik penuh seseorang. Kasus-kasus yang terjadi selama ini alhamdulillah dapat diketahui oleh petugas KUA karena prosedur administrasinya yang baik dan sistematis serta pegawainya yang berintegritas. Dengan adanya kasus ini semakin mendorong dan membuat mahasiswa, khususnya penyusun  untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan pengalaman supaya kasus-kasus tersebut tidak terjadi di kemudian hari.









BAB IV
PENUTUP

A.      Kesimpulan
Kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei s/d 20 Juni 2011   yang telah disusun dalam rencana kegiatan pada kesempatan saat ini telah sesuai dengan harapan, meskipun di sisi lain tidak dapat dipungkiri masih banyaknya kekurangan dari berbagai macam hal karena keterbatasan waktu dan kemampuan.
Ketertiban mahasiswa peserta, panitia dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PKL berperan penting dalam kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Umbulharjo.
Berdasarkan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) di KUA Kecamatan Umbulharjo, mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan, diantaranya:
1.      Mahasiswa mengetahui urgensitas kinerja KUA meliputi tugas dan wewenangnya.
2.      Mahasiswa mendapat tambahan materi seputar munakahat dan perwakafan.
3.      Mahasiswa melihat secara langsung berbagai macam blangko/formulir dan berkas-berkas penting yang berkaitan dengan pernikahan dan perwakafan.
4.      Mahasiswa mengetahui dengan lebih jelas prosesi pelaksanaan akad nikah (ijab kabul).
5.      Mahasiswa lebih memahami berbagai macam kebijakan dan pembinaan tentang perwakafan.
B.       Saran/Rekomendasi
Setelah melihat dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Praktek Kuliah Lapangan di KUA Umbulharjo, mungkin ada beberapa hal yang sekiranya perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PKL kedepan, antara lain:
1.    Panitia
-       Panitia hendaknya memberikan waktu yang lebih panjang dalam pelaksanaan PKL agar mahasiswa lebih optimal dalam menyerap materi yang diperoleh di lokasi PKL.
-       Panitia melakukan kerjasama dengan KUA yang lebih banyak lagi tidak hanya tiga tempat seperti tahun ini sehingga nantinya pembagian kelompok di tiap KUA lebih sedikit dan lebih efektif.
2.    Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Hendaknya DPL lebih intensif dalam membimbing di lokasi maupun di luar lokasi PKL agar mahasiswa tidak banyak menemukan kebingungan.
3.    Peserta PKL
-       Hendaknya peserta PKL datang tepat waktu di tempat lokasi kegiatan PKL, agar proses pelaksanaan PKL berjalan dengan baik.
-       Hendaknya koordinasi antar kelompok dalam satu lokasi lebih dipererat agar lebih mudah dalam komunikasi.

Tidak ada komentar:

About Me

SUMBER (REFERENSI) MATERI BLOG

  • Materi Kuliah Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2013 - sekarang
  • Materi Kuliah Jur. al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008-2012
  • H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet ke-53, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012
  • Prof. Abd. Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, cet ke 1, Semarang: Dina Utama (Toha Putra Grup), 1994
  • Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., Studi Islam di Perguruan Tinggi, cet ke-1, Yogyakarta: Nawesea, 2008
  • Dr. Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Cet ke-1, Jakarta: Amzah, 2010
  • File (Arsip) BOM-F F.Syariah dan Hukum, Pusat Studi dan konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  • Sumber lain (Buku, Jurnal, artikel dll)